Tamat sudah riwayat ilmu politik di seluruh universitas Uzbekistan. Kuliah ini diganti sebagai kuliah teori dan praktik pembangunan sebuah masyarakat demokratis di Uzbekistan melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan pada 24 Agustus kemarin oleh Menteri Pendidikan Tinggi Uzbek, Alisher Vakhanov, dan disiarkan ke seluruh negeri seminggu kemudian. Motif keputusan itu ditetapkan oleh otoritas: “Ilmu-ilmu politik adalah pseudosains barat yang tidak cocok dengan model pembangunan Uzbek.”
Sebuah perubahan penyebutan yang tidak tanpa konsekuensi karena Menteri memerintahkan sebuah pembentukan ‘dana khusus’ di perpustakaan-perpustakaan universitas yang akan diberikan belanja pembelian buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan ilmu politik. Mahasiswa pun boleh membaca koleksi itu asalkan mendapat izin dari otoritas.
“Tidak ada perang politik di Uzbekistan”
Tanggapan atas penerbitan peraturan itu, Farkhad Tolipov, dosen ilmu politik di Uzbekistan, menulis surat terbuka pada 29 Agustus di Facebook untuk menolak peraturan itu.”Ribuan anak muda sudah memiliki ijazah analisis politik, bahkan ratusan di antaranya adalah doktor dalam bidang ilmu politik… Dan mereka ini terlahir dari universitas Uzbekistan yang merdeka dari Rusia (pada 1991), dan akan dibawa ke mana ijazah mereka?” bertanya sang dosen.
Tetapi, Farkhad Tolipov tidak sendirian dalam kegalauan ini. Diwawancarai oleh the Guardian, Daniil Kislov, pemred Ferghana News, sebuah situs informasi yang mangkal di Moskwa, yang mengkover Asia Tengah, juga berkomentar hampir sama.”Ilmu politik meneliti dasar-dasar …perang politik, tetapi sudah lama di Uzbekistan tidak ada perang politik. Tidak pernah ada lagi diskusi politik, karena itu tidak satu pun universitas berhak mengadakan kuliah politik tanpa seizin Islam Karimov, presiden Uzbekistan.”
12.000 tahanan politik dan agama
Bertetangga dengan Kazakhstan et le Tadjikistan, Uzbékistan adalah negara dengan penduduk 30 juta yang dipimpin tangan besi Islam Karimov, dari partai Liberal-Demokrat, sejak 1990. Bahkan pada Maret lalu Islam Karimov terpilih lagi dalam pilpres dengan kemenangan suara 90%. Rezim Karimov memang mendapat serangan dan kecaman pelanggaran HAM karena memenjarakan 12.000 tokoh politik dan agama.
Situasi ini dikritik oleh Daniil Kislov. “Bagaimana bisa dikatakan sah pemerintahan Karimov jika dia sudah terpilih selama 6 kali? Bagaimana kita bisa membicarakan partai politik jika tidak ada partai politik sungguhan? Bagaimana sebuah partai disebut pilar demokrasi jika hanya menjadi begundal penguasa?”
(sumber)